FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Eksekusi Pengadilan Negeri (PN) Makassar terhadap lahan Mazda Showroom di Jalan AP Pettarani ditengarai tak memiliki legalitas kuat dan punya banyak kejanggalan.
Pasalnya, objek sengketa tersebut dinilai salah alamat dan proses hukumnya masih berjalan.
PN Makassar diminta untuk menahan diri lantaran putusan yang menjadi dasar eksekusi atas lahan tersebut sifatnya non executable atau tidak dapat dijalankan. PN Makassar juga diminta menunggu adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap. Sehingga lahir keputusan hukum yang berkeadilan.
Kuasa Hukum dari pemilik lahan Mazda, Ricky Tandiawan, Ichsannullah menuturkan banyak kejanggalan dalam perkara 175 ini.
Salah satunya, hakim tak pernah melakukan pemeriksaan terhadap objek sengketa. Sehingga objek sengketa tersebut dinilai kabur.
"Kalau ada sengketa perdata terkait tanah, hakim diberi kewenangan karena jabatannya melakukan pemeriksaan objek sengketa (PS), apakah objeknya ada, luasannya dan soal batas-batasnya," ucap Ichsannullah, Rabu, 30 November 2022.
Ia pun mempertanyakan kenapa objek yang dikuasai oleh pihak Mazda ingin dieksekusi. Padahal putusan pengadilan dengan objek yang ingin dieksekusi berbeda, itu beda kecamatan.
"Kemudian ada surat dari Kecamatan Rappocini, jika PBB Mansyur Dg Limpo itu yang jadi pegangan pihak lawan (pemohon eksekusi), ternyata tidak terdaftar dalam buku tanah, jadi objek tanahnya itu dianggap tidak ada," beber Ichsanullah.
"Demikian juga jika ada objek perkara yang tidak pernah dilakukan upaya PS, maka otomatis dianggap cacat, atau batal demi hukum," Ichsanullah menambahkan.
