Kompetensi ASN juga menjadi penting. Dalam beberapa kasus, buruknya pelayanan di dalam pemerintahan lantaran masalah kompetensi.
Di banyak pemda, PNS menjadi beban lantaran jumlah yang sangat besar. Sementara, hanya beberapa di antaranya yang siap bekerja.
Tak heran, banyak masyarakat yang mengeluh dengan kinerja ASN di lingkup pemerintahan. Mereka dianggap tak memberikan pelayanan yang layak kepada masyarakat.
"Ini harus jadi perhatian pusat. Kompetensi ASN kita, dari sisi pendidikan, kan, tingkat kompetensi yang dimiliki, ini yang kadang kemudian menjadi beban pemda," jelasnya.
Meski begitu, kapasitas SDM masih bisa ditingkatkan. Bisa melalui jalur pendidikan, pelatihan keterampilan, dan kemampuan teknis. Hal ini yang harus jadi fokus, sehingga jumlah ASN bisa berkorelasi dengan peningkatan kinerja.
Selayaknya tingkat kompetensi ini perlu jadi barometer utama dalam mengevaluasi kinerja ASN agar pelayanan yang tidak optimal ini tidak terus terulang.
Jika melihat kebijakan pensiun dini ini, maka sangatlah bijak diambil pemerintah. Apalagi ini sudah on the track dengan perekrutan setahun terkahir
Diganti PPPK
Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel Imran Jauzi juga menyebut kebijakan ini telah berjalan pada pemerintahan. Pemerintah telah mengambil kebijakan dengan memperkecil perekrutan PNS dan memperbanyak pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Ini perlahan akan mengurangi jumlah PNS yang saat ini masih sangat banyak. "Sekarang jumlah PNS pensiun diganti PPPK, contoh guru. Artinya perlahan-lahan berkurang, tetapi kebutuhan ASN dipenuhi PPPK," jelasnya.
