Selain itu, magister Universitas Hasanuddin ini juga meminta pemerintah setempat untuk mengkaji AMDAL terhadap aktivitas pengerukan di pulau itu.
"Persoalan pesisir, pulau memang sangat rawan dan pemerintah harus betul-betul komitmen dalam kaji AMDALnya. Pemerintah lah yang harus mengedukasi masyarakat akan dampak jangka panjangnya. Karena bisa jadi masyarakat belum memahami persoalan ini," ujarnya.
Bahkan katanya, dampak lain yang akan ditimbulkan dari aktivitas pengerukan batu dan pasir adalah sangat mengancam keberlanjutan ekosistek bawah laut, terumbu karang dan kehidupan masyarakat sekitar.
"Karena ini bukan persoalan person. Tetapi bicara soal masyarakat secara umum. Mengenai dampak yang akan ditimbulkan tentu sangat berbahaya," tambahnya.
Terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pangkep, Muh Thamrin mengaku aktivitas pengerukan batu dan pasir di Pulau Sailus tidak mengantongi izin. "Tidak ada," ucapnya.
Kepala Desa Sailus, Nasir mengaku tidak tahu menahu apabila ada pengerukan di pulaunya itu. "Saya tidak tahu kalau ada aktivitas seperti itu. Saya rasa tidak ada yang menambang disini," singkatnya.(fit)
