FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Jumlah rombongan belajar yang timpang dengan jumlah sekolah, masih menjadi masalah yang harus diselesaikan Pemkot.
Tiap tahun jumlah lulusan SD tak bisa seluruhnya ditampung ke SMP negeri di Makassar. Kondisi ini disebut belum berkeadilan, khususnya bagi kalangan masyarakat tak mampu yang mengharapkan pendidikan gratis.
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto berharap seluruh anak harus sekolah. Tahun ini Pemkot berencana membangun dua sekolah terintegrasi. Sekolah tersebut mewajibkan anak-anak masuk sebagai PAUD hingga lulus SMP.
Hal ini untuk menghindari sejumlah persoalan seperti seleksi maupun sistem zonasi wilayah yang disebut kerap bermasalah saat penerimaan peserta didik baru.
"Kalau di 2023 kami geser. Ada kawasan di Aroepala. Jadi SMPN 40 dan SDN Aroepala akan terintegrasi dengan TK yang kami akan bangun," jelas Kepala Dinas Pendidikan Makassar, Muhyiddin, Jumat, 6 Januari.
Sekolah kedua berada di Kelurahan Bulorokeng, yaitu SD Bulorokeng, yang akan terintegrasi dengan SMPN 9 dan serupa, di dalamnya akan dibangun TK.
Kedua sekolah terintegrasi itu, tambah dia, telah masuk tender dini Pemkot dan saat ini tengah tayang di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Makassar.
Tahun depan, pihaknya menargetkan minimal satu sekolah terintegrasi di tiap kecamatan. Artinya total ada 15 sekolah.
Ini merupakan langkah awal dalam memastikan pendidikan di Makassar agar bisa berjalan dengan sistematis dan menurunkan jumlah siswa yang putus sekolah.
"Jadi kita masih terus mencari lahan yang memang sesuai dengan kriteria luas yang dibutuhkan," ujarnya.
