FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Forum Kerukunan Umat Beragama dan Majelis Agama Provinsi Sulawesi Selatan deklarasi tolak politik identitas di Makassar, Sabtu, (14/1/2023).
Ada empat poin dalam deklarasi damai umat beragama ini dalam rangka Hari Amal Bhakti Kementerian Agama ke-77 Tahun 2023.
Pertama, memperkuat komitmen kebangsaan untuk merawat kebhinekaan yang menjadi anugerah terbesar bangsa Indonesia.
Kedua, mengukuhkan Gerakan Moderasi Beragama untuk seluruh umat beragama guna mewujudkan kehidupan sosial yang rukun dan harmonis.
Ketiga, menghindari segala bentuk ujaran kebencian, berita bohong, dan Tindakan yang dapat mengakibatkan pembelahan sosial akibat polarisasi politik; dan
Keempat, berkomitmen untuk tidak menggunakan rumah ibadah sebagai tempat kampanye atau aktivitas politik praktis sebagaimana larangan yang tertuang dalam Undang-undang Pemilu.
Naskah deklarasi ditandatangani oleh Ketua FKUB Sulsel Prof Abdurrahim Yunus, Ketua MUI Sulsel Prof Nadjamuddin, Ketua PGIW Sulselbara Pendeta Adrie O Massie, Pastor Albert Arina, Ketua PHDI Sulsel Gede Durrahman, Ketua Walubi Sulsel Hendry Sumitomo, Ketua Permabudhi Sulsel Dr Yonggris Lao dan Ketua Matakim Sulsel Ws. dr. Ferdy Sutono.
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama Prov. Sulawesi Selatan, H. Khaeroni menyampaikan, pernyataan sikap ini diharapkan dapat mengendalikan diri dalam berpolitik, tidak memanfaatkan komunitas agama untuk menjadikan alat politik.
“Saya berharap semua umat beragama tidak memanfaatkan tempat atau rumah ibadah alat politik. Selama simbol simbol partai politik tidak memasuki rumah ibadah saya kira tidak dimaknai juga, atau tempat ibadah digunakan oleh para tokoh atau politisi untuk menyampaikan pesan pesan,” ucapnya.
