Menanggapi hal ini, Direktur Riset dan Data Lembaga Insert Institute Reskiyanti menilai jika banyak faktor mempengaruhi dukungan publik ke calon DPD RI.
"Iye, menurut saya kurangnya dukungan publik terhadap calon DPD bisa dimaknai 2 persepsi," ujarnya, Senin (16/1/2023).
Dia kemudian melanjutkan, faktor pertama, keengganan tim calon DPD dalam mengumpulkan dukungan KTP karena hanya kebutuhan syarat administrasi saja (menggugurkan kewajiban). Bukan sebagai syarat lolos maju menjadi anggota DPD.
Faktor kedua, masyarakat mulai beralih atau mengalihkan dukungan kepada calon-calon yang lain yang dianggap representative atau memiliki hubungan emosional/sosiologisnya.
"Kalau dibilang tidak serius, saya tidak setuju karena dalam politik pastinya calon petahana serius menggarap basis," jelasnya.
Tetapi kata dia, bukan syarat administrasi yang mereka kejar sebagai basis tetapi justru bagaimana menambah kantong-kantong suara. Guna mengingat persaingan di 2024 akan lebih sengit.
"Setelah dukungan syarat administrasi ini terpenuhi, setidaknya di verfak juga betul-betul sesuai dukungannya kpd calon DPD. Karena jangan sampai dukungan KTP ini juga bermasalah dan disalahgunakan oleh orang lain," saran Reskiyanti.
Untuk itu, dia berpesan yang harus dilakukan DPD. Pertama, memastikan dukungan KTP berbanding lurus dengan dukungan faktual hingga hari pemungutan suara.
Kedua, sosialisasi secara tatap muka dan mendengarkan secara langsung masalah publik. Ketiga, aktif sosialisasi atau kampanye utk mendapatkan dukungan dan simpati masyarakat di media massa dan media sosial.
