Untuk itu, sangat penting bagi satuan kerja untuk membuat daftar inventaris BMN dan disajikan dalam laporan keuangan dan menentukan skala prioritas serta mengefektifkan usulan kebutuhan sarana dan prasarananya.
Menurut Tunggul, dalam memberikan usulan kebutuhan sarana dan prasarana, bagian perencanaan pada satuan kerja sebaiknya melibatkan setiap sub seksi, hal ini bertujuan agar sarana prasarana di masing-masing sub seksi dapat terpenuhi dengan baik dan merata sesuai dengan kebutuhan.
“Yang perlu di tekankan bahwa Satker akan bertanggung jawab atas apa yang telah direncanakan dan usulan sarana dan prasarana seharusnya menunjang kinerja RKP,” jelas Tunggul mengingatkan.
Sementara itu, narasumber kedua, Ir. Irlan Laeba Kepala Bidang Keterpaduan Perumahan pada Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Selatan yang membawakan materi Analisa Ambang Kerusakan dan Kebutuhan Biaya memaparkan secara rinci sistematika dalam menilai tingkat kerusakan bangunan gedung Negara dan analisa kebutuhan biayanya. Ia mengatakan, hal pertama yang harus dilakukan yaitu melakukan survey bangunan atau pengamatan langsung dilapangan.
“Pada tahap ini diperlukan data dukung berupa KIB, Gambar/As Built Drawing dan RAB,” ujar Irlan
Selanjutnya dilakukan identifikasi kerusakan bangunan yang terdiri dari rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat. Identifikasi kerusakan bangunan akan membantu dalam proses perawatan dan umur pakai bangunan.
Irlan juga mengingatkan bahwa perawatan dan pemeliharaan gedung merupakan masalah penting yang harus diperhatikan karena berkaitan dengan kenyamanan dan keselamatan setiap pengguna Gedung.
