FAJAR.CO.ID, MAKASSAR - - Maraknya pernyataan kepala desa yang diminta membuat video ucapan terima kasih kepada partai PKB dan Menteri Desa dan PDTT, oleh pendamping desa, atas dukungan masa jabatan sampai sembilan tahun mendapat respons dari Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi DPP Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), Muh Asri Anas.
Ia meminta kepada Pendamping Desa di seluruh Indonesia agar jangan ada upaya upaya masuk ruang politik, khususnya menjelang pemilu. Asri Anas menyebut pendamping desa hendaknya menjadi mitra strategis pemerintahan desa.
"Jangan ada upaya mengarahkan atau mempengaruhi kepala desa untuk menjadi bagian yang menguntungkan partai politik tertentu," kata Asri Anas.
Apalagi pendamping desa digaji oleh negara untuk mendukung suksesnya pelaksanaan pembangunan desa sesuai amanat UU No 6 tahun 2014.
Bilamana ada upaya aktivitas politik tertentu apalagi menggiring opini seakan pemerintahan desa memiliki beban ke partai tertentu, maka DPP APDESI tidak akan segan segang turun demo besar besaran.
Ia menyampaikan akan mengajak kepala desa seluruh Indonesia, BPD dan Aparat desa untuk membubarkan pendamping desa.
"Pendamping desa adalah jabatan mulia, posisi bagus dalam rangka mendukung pembangunan 74.962 desa di Indonesia. Kami berharap cara cara seperti meminta kepala kepala desa mengucapkan terima kasih ke partai tertentu karena ada pernyataan masa jabatan 9 tahun dari menteri desa, segera dihentikan, " beber Asri yang juga menjabat Dewan Pernasehat DPN PPDI dan Dewan Penasehat DPP ABPEDNAS.
