Pada kesempatan yang sama, Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN Loto Srinaita Ginting, mengingatkan kepada para BUMN untuk selalu menjaga proses pengadaan masing-masing perusahaan, “Sebagaimana imbauan yang disampaikan KPK serta arahan Menteri BUMN kepada Direksi BUMN beberapa waktu lalu, bahwa salah satu yang rawan akan penyelewengan adalah proses pengadaan. Untuk itu dengan hadirnya PaDi UMKM harapannya meminimalisir atau bahkan menghilangkan potensi tersebut,” ungkap Loto.
Selain itu itu Loto juga turut mengajak para Pemerintah Daerah (Pemda) dan BUMN lainnya untuk memprioritaskan produk UMKM dalam negeri dengan memanfaatkan platform PaDi UMKM. “Bagi UMKM juga terus tingkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) karena untuk UMKM ada fasilitas sertifikasi TKDN gratis. Rencananya, kami juga akan berkolaborasi dengan Kementerian Perindustrian untuk mensosialisasikan terkait hal ini. UMKM harus semangat terus untuk meningkatkan kualitas serta kapasitas produksinya,” ujar Loto.
Sementara itu, Kepala Dinas PPKUKM Pemprov DKI Jakarta Elisabeth Ratu Rante Allo, menuturkan bahwa kegiatan Business Matching dari PaDi UMKM selaras dengan program Pemprov DKI Jakarta dalam rangka pemberdayaan dan mendorong kemajuan UMKM.
Sejak diluncurkan pada pertengahan tahun 2020, nilai transaksi yang dihasilkan antara BUMN dan UMKM lewat PaDi UMKM mencapai lebih dari Rp5,1 triliun dari 240 ribu jumlah transaksi. Hingga saat ini, sudah ada 92 BUMN yang tergabung di PaDi UMKM dan lebih dari 55 ribu UMKM yang terdaftar sebagai pengguna. PaDi UMKM juga terintegrasi dengan produk digital lain yang berada di bawah payung Leap, sebagai upaya dalam akselerasi digital yang merata bagi masyarakat di seluruh Indonesia serta mewujudkan kedaulatan digital nasional. Informasi lebih lengkap terkait PaDi UMKM dapat diakses melalui tautan https://leap.digitalbisa.id/our-product/padi-umkm.
