FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Kebijakan Publik, Gigin Praginanto, angkat suara soal kemiskinan dan kesusahan yang dirasakan oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia.
"Kemiskinan dan kesusahan rakyat pada umumnya sudah lama diperalat untuk foya-foya para pejabat dan anak buahnya," ujar Gigin dikutip dari unggahan twitternya, @giginpraginanto (28/1/2023).
Diketahui, dana yang sangat besar dialokasikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk menurunkan angka kemiskinan di Indonesia rupanya sia-sia.
Faktanya, penggunaan sebagian dana tidak tepat sasaran. Dan, hanya dihabiskan untuk urusan studi banding dan rapat di hotel.
Meskipun diketahui dana anggaran penanganan kemiskinan mencapai Rp500 Triliun, namun jumlah orang miskin hanya berkurang sedikit.
Dengan hasil tersebut, bisa disimpulkan penggunaan anggaran yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga terkait tidak tepat sasaran.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas, pada Jumat (27/1/2023) kemarin, menuturkan hal senada.
Dikatakan Menpan RB, hampir Rp500 triliun anggaran untuk kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga banyak terserap di studi banding kemiskinan, banyak rapat-rapat tentang kemiskinan. "Sehingga dampaknya kurang," ungkapnya.
Oleh karena itu, Menpan RB mendorong kementerian dan lembaga terkait melalukan reformasi besar-besaran untuk meningkatkan efektivitas program pengentasan kemiskinan.
Di antaranya, dengan memanfaatkan teknologi digital dalam kegiatan sosialisasi program kemiskinan untuk menghemat anggaran.
