"Dukungan dari pemerintah kabupaten induk (Polman), Batas batas wilayah, infrastruktur dan lainnya. Dan persoalan terkait dengan Sumber Daya Alam baru," sebut Akmal Malik.
Akmal Malik menjelaskan untuk melakukan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) diperlukan kebijakan dari presiden. Terkait aturan itu dapat dilakukan revisi terhadap regulasi terkait.
"UU memungkinkan, PP memungkinkan ,bahkan Peraturan Permendagri tentang desain besar DOB," ungkapnya. (rls)
