Nah, karena saat itu Anies memenangkan Pilkada 2017 dan masuk ke pemerintahan, tak ada keharusan untuk membayar utang yang digunakan untuk kampanye.
“Justru itulah dukungan untuk membawa Jakarta menjadi lebih baik. Itu mindset baru,” tuturnya.
Cuma, karena ada pihak lain yang mengungkap perjanjian utang tersebut, maka Anies pun harus menjelaskan kepada publik.
Anies memastikan dokumen perjanjian bisa dilihat kapan saja dibutuhkan.
“Saya berharap mudah-mudahan pola seperti ini menjadi bahan referensi untuk dipikirkan, bahwa mendukung itu untuk perubahan, bukan mendukung sebagai investasi.
Untuk nanti dikembalikan dalam bentuk privilege-privilege,” kata Anies Baswedan. (rmol/pojoksatu/fajar)
