“Jadi, saya rasa masyarakat harus memaklumi. 1 rupiah pun duit keluar dari kas daerah itu ada mekanismenya. Jadi saya berharap situasi ini, keadaan ini dirasionalkan. Karena kami takut menggunakan anggaran-anggaran yang tidak prosedural,” sambung dia.
Wali Kota Parepare dua periode ini menekankan, dibutuhkan sinergitas Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk melindungi masyarakat dari dampak bencana.
Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel ini mengemukakan, mitigasi bencana harus dipikirkan bersama Pemerintah Pusat dan Provinsi. Sungai Karajae dan Sungai Jawi-jawi yang meluap saat terjadinya banjir di Parepare, menjadi ancaman serius bagi masyarakat khususnya di daerah aliran sungai (DAS).
Pemkot Parepare, kata Taufan Pawe, sudah mengusulkan agar kedua sungai itu dikeruk atau dibangun dinding beton penahan banjir di kedua sisi sungai ataupun langkah-langkah mitigasi lainnya ke Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang, Kementerian PUPR.
“Pengerukan sedimen dan pembangunan beton pancang di kedua sisi sungai itu adalah domain Pusat dan Provinsi. Kalau itu sudah ada, bisa dijamin masyarakat kami 50 persen aman jika terjadi banjir,” pungkas Taufan Pawe. (*)
