Terhadap provinsi yang masih berada pada kategori buruk, tentunya Komisi Informasi perlu melakukan pendampingan secara khusus untuk peningkatan pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
“Dalam jangka panjang IKIP akan membawa manfaat mengingat keterbukaan informasi publik akan ikut memajukan kehidupan bangsa. Dengan tersedianya data dan gambaran Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia akan dapat memberikan rekomendasi terkait arah kebijakan Nasional mengenai Keterbukaan Informasi Publik dan memastikan rekomendasi tersebut dijalankan; mengasistensi badan publik dalam mendorong pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di tingkat pusat dan daerah, memberikan masukan dan rekomendasi bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah dan nasional, serta sebagai bahan utama Pemerintah Republik Indonesia dalam memberikan laporan pencapaian Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia untuk disampaikan dalam forum internasional” tutup Vici. (selfi/fajar)
