FAJAR.CO.ID, MAMUJU -- Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik membuka rapat koordinasi dan sinkronisasi penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman Sulbar, di Graha Sandeq, Rabu 15 Februari 2023.
Akmal berharap PSU dikerjakan berbasis data. Alasannya, luas wilayah Sulbar lebih 3 juta hektar. Adapun wilayah hutan lindung lebih 1 juta hekta dan non hutan 586 ha. Luas itu dinilai tak memiliki luas wilayah yang cukup untuk penyediaan PSU.
"Artinya cuman kurang lebih 0,8 persen total luas Sulbar bagi sebuah produksi, sangat kecil makanya bisa jadi menyebabkan produktivitas tidak begitu bagus," ujarnya.
Akmal menegaskan bahwa Data Desa Presisi (DDP) bisa diijadikan acuan untuk menyesuaikan data terkait kawasan rumah kumuh di Sulbar.
"Saya berharap hadirnya PSU di wilayah Sulbar dapat mengurangi kawasan kumuh,"bebernya.
Ia meminta, penterjemah terhadap kawasan kumuh dapat disinkronisasi untuk penyediaan sarana dan prasarana
"Tolong diperjelas terminologinya, agar bisa melakukan pembangunan secara jelas. Agar intervensi stunting dan kemiskinan ekstrim dapat ikut diatasi. Butuh kejujuran antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam mengintervensi PSU di Sulbar,"tutupnya.
