FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan menggelar lokakarya evaluasi dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi hijau berbasis satu data Provinsi Sulawesi Selatan di Hotel Claro Makassar Rabu, (22/2/2023).
Ekonomi hijau adalah suatu gagasan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan.
Dalam penyusunan itu, Pemprov didampingi International Centre for Research in Agroforestry (ICRAF).
Asisten Pemerintahan Ichsan Mustari mewakili Gubernur Sulsel menyampaikan, dalam penyusunan ini akan melihat masalah-masalah yang menjadi dasar rencana ke depan.
“Salah satunya adalah perubahan iklim yang akan mempengaruhi sektor kehidupan sehingga butuh perhatian,” katanya
Kedua, bagaimana menggunakan teknologi dalam pembangunan ke depan.
Kemudian soal bonus demografi yang harus disiapkan sebaik-baiknya dari sekarang.
Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Andi Muhammad Arifin Iskandar mengatakan, RPJPD ini ditarget selesai Maret.
“Nanti akan selesai bulan Maret,” tambahnya.
Kepala Kerjasama Pembangunan Internasional (Global Affairs Canada) Kedutaan Besar Kanada untuk Indonesia, Kevin Tokar mengungkap isu climate change, Daerah Aliran Sungai (DAS), dan pemanfaatan lahan. Perkembangan ekonomi tanpa memperhatikan keadaan lingkungan akan sulit dicapai.
"Karena itu, maka ada program Land For Lifes yang direkomendasikan Icraf dan didukung Pemerintah Kanada dengan dana Rp189 miliar untuk tiga provinsi Indonesia, termasuk Sulsel," jelasnya.
