Fajar.co.id, Makassar -- Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R.I, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto buka Rapat Koordinasi Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam Memberikan Dukungan pada Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan Makassar di Hotel Claro, Kamis(2/3)
Dalam kesempatan ini Sekjen mengatakan bahwa saat ini terdapat 5 Balai Harta Peninggalan (BHP) di seluruh Indonesia yang memiliki peluang sebagai kurator negara dan adanya potensi dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), hal ini perlu untuk dimaksimalkan.
Lebih lanjut Sekjen mengatakan terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaan Tusi BHP.
“Tantangan tersebut diantanya BHP tidak dikenal oleh masyarakat, SDM masih kurang berkompeten, Business Process Perlu Revitalisasi dan Perlu tingkatkan kemampuan Sehingga semakin Baik,” ujar Sekjen Komjen Pol. Andap Budhi Revianto
Adapun Sekjen menambahkan, dalam menghadapi tantangan diatas BHP harus perkuat tata kelola BHP dari regulasi, kelembagaan maupun SDM.
Kemudian perkuat Tusi BHP dengan membuat Roadmap Penguatan Tusi BHP dan sosialisasikan peran BHP secara masif ke masyarakat serta memperkuat sinergitas dengan instasi terkait.
Sementara itu, Kepala kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Liberti Sitinjak dalam laporannya mengatakan Rapat Koordinasi Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam Memberikan Dukungan pada Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan Makassar bertujuan untuk Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antara BHP Makassar dengan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Se-Indonesia Bagian Tengah dan Timur, demi tercapainya target kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di bidang hukum dan Hak Asasi Manusia
