Kuncinya dalam pembangunan harus melihat peta patahan gempa. Ini berkaitan dengan rencana tata ruang dan wilayah (RTRW). Sayang, banyak daerah yang menyusun RTRW tidak berpatokan pada data sesar gempa BMKG.
"Parahnya pemda menggunakan data dari luar, atau bahkan aplikasi," sesal R Jamroni, Koordinator Bidang Observasi BBMKG Wilayah IV Makassar di kantornya, Jumat, 3 Maret.
Sejatinya, otoritas yang bisa mengeluarkan data adalah BMKG. Mereka yang mempunyai alat, sumber daya manusia (SDM) profesional, dan bekerja berdasarkan undang-undang adalah. BMKG siap membantu pemda jika dibutuhkan karena itu merupakan tugas mereka.
Kawasan Luwu
Wilayah Luwu Timur masuk dalam kategori daerah rawan gempa di Sulsel. Daerah tersebut dilintasi enam dari sepuluh patahan aktif di Sulsel. Masyarakat diimbau mempelajari wilayah-wilayah yang masuk dalam kategori rawan gempa.
Apalagi, sejumlah wilayah rawan kini sudah terlanjur dipadati penduduk dan bangunan. Sebagai mitigasi, daerah yang dilalui jalur gempa itu jangan ditinggali. Sangat bahaya. Warga mestinya mencari jalur-jalur yang masuk zona hijau. Idealnya, tidak ada rumah di jalur Patahan Walanae.
Sebagai gambaran, gempa magnitudo 6,2 di Mamuju, Sulbar. Saat itu, banyak bangunan atau gedung yang rusak. Gedung di Kantor Gubernur Sulbar mengalami keruntuhan pada bagian atap.
"Akan tetapi, gedung BMKG yang posisinya berjarak kurang lebih 300 meter itu aman dan tidak ada keretakan sedikit pun karena memang insyaallah dibangun dan dirancang sesuai dengan kriteria bangunan tahan gempa," urai R Jamroni.
