FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Ketua Komisi D DPRD Makassar, Andi Hadi Ibrahim Baso menanggapi perihal pekerja sukarela di puskesmas yang menerima gaji tidak jelas.
Ratusan tenaga kesehatan lingkup honorer pada Agustus lalu membuat pengaduan karena hanya digaji secara sukarela dan jumlahnya tidak menentu.
Hal ini lantaran para pekerja ini bekerja bukan berdasarkan SK dari Pemerintah Kota Makassar melainkan hanya dari Kepala Puskesmas.
Hadi menuturkan beberapa Puskesmas memiliki tenaga magang atau honorer yang sudah bekerja belasan hingga puluhan tahun. Tetapi, hingga saat ini mereka belum mendapat gaji yang layak.
"Kemarin dengan banyaknya yang dipekerjakan unsur-unsur pemerintahan contoh di dinas kesehatan yang anak-anak magang yang selama ini tenaga mereka dipakai bertahun-tahun ada yang 25 tahun ada yang 17 tahun tetapi mereka tidak dianggap keberadaannya," katanya di gedung DPRD Kota Makassar, Selasa (14/3/2023).
Dia berharap ratusan tenaga honorer itu bisa mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Kota Makassar.
"Sehingga kita berharap jumlah 300 lebih anak-anak yang kerja di puskesmas itu mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Kota Makassar," sambungnya.
Lebih lanjut Hadi menyebut tenaga honorer ini sebenarnya tidak menuntut gaji yang sedemikian besar. Namun, mereka hanya ingin diberikan status yang jelas.
"Mereka sebenarnya tidak menginginkan gaji yang banyak apa dan sebagainya. Buktinya mereka bisa bertahan selama berpuluh-puluh tahun beranak pinak mereka, ternyata masih dianggap tenaga magang yang tentu ini butuh perhatian khusus Pemerintah Kota Makassar untuk bagaimana memanusiakan mereka," kata dia lebih lanjut.
