FAJAR.CO.ID, MAKASSAR - Staf Khusus Menkumham Bidang Transformasi Digital Fajar BS Lase menegaskan, tujuan dari proses reformasi birokrasi bukan hanya merencanakan dan melaksanakan kebijakan, tapi bagaimana masyarakat merasakan dampak dari pelayanan yang dilakukan.
"Itu tujuan reformasi birokrasi yang sesungguhnya" tegas Fajar Lase saat memberikan Pembinaan Pencapaian Target Kinerja dan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Sulawesi Selatan (Sulsel), di Makassar, Kamis (16/3/2023).
Disebutkannya, reformasi birokrasi itu harus benar-benar dilaksanakan dengan sebuah semangat yang berkelanjutan. Hal ini pernah disampaikan Presiden Jokowi dihadapan MPR, DPD dan DPR RI pada pertama kali menjabat di periode kedua.
"Pak Presiden Jokowi mengatakan, reformasi birokrasi itu tidak bisa dilaksanakan bila terlalu banyak jenjang sehingga membuat organisasi itu menjadi lambat mengambil keputusan. Maka jenjang eselon V, IV, III, II dan I itu terlalu panjang. Untuk itu, perlu kita singkatkan saja. Atas dasar itulah semangat memfungsionalkan struktural itu akhirnya menjadi semangat untuk dilakukan hingga saat ini. Tujuannya agar masyarakat merasakan dampak dari pelayanan yang kita lakukan," imbuhnya.
Hal ini menjadi latarbelakang munculnya Permen PAN-RB No. 1 tahun 2023.
"Struktural bisa jadi fungsional dan fungsional bisa jadi struktural tanpa ada assessment. Maka pejabat struktural yang kurang berkompeten di daerahnya bisa difungsionalkan tanpa assessment, dan bisa digantikan dengan fungsional yang berkompeten,," ungkapnya.
