Dengan demikian, 10 judul ranperda ini menjadi fokus kegiatan penyebarluasan ini, yang terdiri atas 7 ranperda inisiatif DPRD dan 3 ranperda Prakarsa Gubernur.
Selain karena perintah undang-undang, Politisi PDIP ini mengatakan, pelaksanaan kegiatan penyebarluasan propemperda ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada segenap unsur penyelenggara pemerintahanan daerah di Kabupaten/Kota dan juga secara umum kepada masyarakat dan stakeholder terkait mengenai, judul rancangan perda yang termuat di dalam Propemperda di Tahun 2023.
“Begitupula Penyebarluasan Propemperda ini diharapkan menhadirkan sinkronisasi program pembentukan perda antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota,” tambahnya.
“Kegiatan ini juga tentunya ingin memperoleh pandangan, saran dan masukan dari para undangan dan hadirin mengenai judul-judul ranperda yang akan dibahas di Provinsi Sulawesi Selatan kurun waktu Tahun 2023,” lanjutnya.
Penyebarluasan merupakan proses aktif dari pembentuk peraturan agar suatu peraturan perundang-undangan diketahui oleh masyarakat.
Tahapan penyebarluasan juga merupakan konsekuensi dari asas hukum bahwa setiap orang dianggap tahu tentang hukum atau peraturan perundang-undangan.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Bapak Wakil Ketua DPRD Sulsel Ir. Darmawangsyah Muin, dihadiri Ketua-Ketua Bapemperda DPRD, Kapala Bagian Hukum Pemda Kabupaten/Kota se Sulsel dan juga beberapa NGO di Sulsel. (selfi/fajar)
