Pj Bupati juga menjelaskan, untuk Angka Kemiskinan pada tahun 2020 mencapai 8,44 persen, tahun 2021 menjadi 8,25 persen, dan pada ditahun 2022 masih berada dikisaran 8,25 persen, tahun 2023 ditargetkan menjadi 7,09 persen dan 6,90 ditahun 2024.
Untuk Pertumbuhan Ekonomi tahun 2020 sebesar -0,61 persen mengalami pertumbuhan menjad 5,05 persen di tahun 2021 dan menjadi 4,64 persen di tahun 2022 dan ditargetkan menjadi 4,62-5,98 persen ditahun 2023 serta 5,04-6,52 persen di tahun 2024.
Sementara untuk Indeks Pembangunan Manusia tahun 2020 sebesar 67,31 persen, ditahun 2021 menjadi 67,72 persen dan kini meningkat menjadi 68,31 persen pada tahun 2022 dan ditargetkan menjadi 68,83 ditahun 2023 dan 69,70 pada tahun 2024.
Ditambahkan pula untuk angka pengangguran pada tahun 2020 sebesar 4,16 persen mengalami penurunan menjadi 3,93 persen ada tahun 2021 dan menurun kembali di tahun 2022 menjadi 2,63 persen. Realisasi ini sudah melampaui target RKD yang menargetkan 3,50 persen ditahun 2022.
“Melalui forum ini diharapkan seluruh pemegang kepentingan dalam melakukan perencanaan, memperhatikan akses masyarakat. Yakni partisipasi perempuan dan masyarakat marjinal serta kesetaraan keadilan dalam penyebaran pembangunan yang merata diseluruh wilayah Kab. Takalar serta melihat urgenitas dan kebutuhan mendesak dari masyarakat," harap Pj Bupati Takalar.
Sementara itu, Kepala Badan Bapelitbangda Takalar Drs. Rahmansyah Lantara, M. Si dalam laporannya menyampaikan bahwa Musrenbang ini merupakan ajang musyawarah pemangku kepentingan membahas prioritas program dan kegiatan di daerah sebagai bahan penyempurnaan Rancangan RKPD Kab. Takalar.
