FAJAR.CO.ID, MAKASSAR, -- Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Andi Hadi Obrahim Baso meminta beberapa hal terkait kegiatan yang menyentuh masyarakat paling kbawah kepada Pemerintah Kota Makassar.
Permintaan tersebut telah dibicarakan dengan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
"Jadi setelah kami monet yang bersama SKPD yang terkait dengan mitra kerja komisi D banyak hal yang kami minta utamanya akselerasi kegiatan yang tentu menyentuh masyarakat paling bawah," katanya pada Selasa (14/3/2023) di kantor DPRD Makassar.
Dia tidak ingin ada anggaran yang ditahan. Terlebih berbanding terbalik saat menggaungkan pembangunan gedung besar. Sedangkan, untuk bantuan ke masyarakat lebih lambat.
"Ya, karena itu anggaran tidak boleh ditahan ya kita tidak mau mendengar lagi, kata SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan) yang begitu besar tapi begitu membangun gedung gedung bertingkat tinggi itu cepat, tetapi yang bernuansa ya bantuan ke masyarakat itu agak lambat," jelasnya.
Hadi kemudian menyoroti tentang infrastruktur khususnya di kota Makassar serta di luar Sulawesi Selatan.
"Oleh karena itu ya infrastruktur Kota Makassar ini juga kita menjadi sorotan ya. Sorotan bukan hanya sorotan di Sulawesi s
Selatan, tapi di luar Sulawesi Selatan," lanjutnya.
Menurutnya, pemerintah harus benar-benar mendengarkan aspirasi dari warga kota Makassar. Misalnya pada saat banjir beberapa waktu lalu, perbaikan sarana dan prasarana drainase harus lebih diperhatikan.
