"Dampak banjir kemarin ya. Dan memang kita harus ya mendengar. Kemudian tentu mengimplementasikan daripada harapan warga Kota Makassar, baiknya sarana dan prasarana ya dalam drainase, kemudian juga tempat tempat yang lain," imbuhnya.
Terkait serapan anggaran sebelumnya menurut Hadi masih kecil dan masih dalam lingkup internal Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Dia memperingatkan agar pemerintah tidak lagi mengulangi SILPA yang besar seperti tahun lalu.
"Masih kegiatan berbau secara internal SKPD belum ada ya mungkin sekian persen saja yang berkaitan dengan keluar internal. Oleh karena itu kita ingin memacu kemarin kita memberikan warning ya tidak mengulangi lagi silva yang begitu besar seperti tahun tahun yang lalu," jelasnya.
Adapun serapan anggaran kata Hadi berkisar di bawah 30 persen. Belum ada yang mencapai 50 persen.
"Ya sekarang cuma dibawa ya sekitar 30 persenan ya masih belum ada yang mencapai 50% ya ada yang bahkan masih ya satu koma sekian persen gitu masih dianggap rendah," jelasnya.
Menurutnya hal ini seharusnya sudah lebih meningkat. Mengingat tidak ada lagi covid. Namun, dia juga menyebutkan kendala pemerintah kota biasanya adalah pencairan di Dewan Kerja Daerah (DKD) atau di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).
"Mestinya kan ini sudah tidak ada covid enggak ada lagi alasan alasan untuk barangkali mereka lambat dalam kegiatan ya cuma biasanya juga yang jadi kendala mereka ini adalah ketika mereka sudah Membuat program terkendalanya adalah ini adalah pencairan daripada anggaran yang ingin dilakukan itu ya baik itu di DKD
Iya maupun di bappeda," sambungnya.
