FAJAR.CO.ID, JAKARTA— Bertepatan dengan Hari Kesehatan Dunia pada 7 April ini yang mengangkat tema ‘Health for All’, Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan menjadi upaya nyata pemerintah dan DPR untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih merata, berkualitas, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Di tengah pandemi COVID-19 yang baru saja melanda, RUU ini diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang kuat untuk mengatur sistem kesehatan Indonesia yang selama ini masih banyak terdapat ketimpangan dan ketidakmerataan dalam akses pelayanan kesehatan.
Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Hukum Kesehatan, Sundoyo, menyampaikan bahwa RUU ini merupakan inisiatif dari DPR dengan metode omnibus law. Oleh karena itu, UU Kesehatan dapat memuat substansi baru, mengubah UU yang mirip, serta mencabut UU yang setara.
“Terdapat 13 UU yang terdampak, di mana 9 UU akan dicabut dan lainnya mengalami perubahan. Hal ini dikarenakan adanya tumpang tindih antara satu UU dengan UU yang lain,” ujarnya dalam Dialog FMB9 yang mengangkat tema ‘Transformasi Layanan Kesehatan Indonesia: RUU Kesehatan’, Senin (3/4).
Beberapa UU yang akan masuk ke dalam revisi UU Kesehatan yang menggunakan mekanisme omnibus adalah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
Selain itu, ada pula Undang-Undang 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Serta, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1963 tentang Farmasi dan Undang-Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
