FAJAR.CO.ID -- Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar mengikuti kegiatan Study Review & Assesment BIMP-EAGA Economic Corridors dan Peninjauan Kesiapan Operasional Pelabuhan Tanjung Silopo pada Rabu (17/5/2023).
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menilai perkembangan dan mengindentifikasi potensi perluasan ekonomi di BIMP-EAGA serta keberadaan Pelabuhan Tanjung Silopo dalam rangka menopang potensi perluasan koridor pada sektor ekonomi dan peluang keterkaitan perdagangan lintas batas, investasi dan pariwisata.
Bertempat di Ruangan Pola Kantor Bupati Polewali Mandar kegiatan tersebut Turut hadiri oleh, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Sulawesi Barat Parlindungan.
Beliau menyampaikan bahwa Kementerian Hukum dan HAM melalui pelaksana kegiatan yaitu Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar siap mendukung secara penuh terkait pembangunan daerah di Kabupaten Polewali Mandar terutama pada persiapan pengoperasian Pelabuhan Tanjung Silopo.
“Pelabuhan merupakan cerminan dari sebuah daerah, apabila pelabuhannya baik maka daerahnya pun akan baik” karena pelabuhan akan menjadi titik sentral pada banyak sektor seperti sektor ekonomi, sektor pariwisata, sektor perdagangan serta sektor lainnya yang dapat meningkatkan pembangunan pada daerah tersebut, lanjut Parlindungan.
Kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan terhadap kesiapan operasional pada Pelabuhan Tanjung Silopo oleh seluruh undangan kegiatan. Seperti diketahui bahwa pelabuhan Tanjung silopo akan dipergunakan sebagai pelabuhan internasional yang melayani perjalanan secara langsung ke Lahad Datu, Malaysia.
