Untuk maju ke TPI, Tim Inspektorat Jenderal Kemenkumham merekomendasikan beberapa catatan hasil penilaian dan evaluasi oleh TPI diantaranya terkait pelaksanaan monitoring dan evaluasi satuan kerja yang dilakukan secara berkala, optimalisasi pelaksanaan evaluasi SOP, belum adanya dsta kesenjangan kompetensi pegawai, dan LKjIP belum sesuai dengan Permenpan 54 Tahun 2014
Kemudian terkait optimaliasi penyusunan identifikasi dan manajemen resiko, minim inovasi pada satker, Monev standar layanan belum melibatkan masyarakat, maklumat pelayanan belum menjelaskan jenis layanan secara detail, pelaksanaan in house traini belum dilakukan, belum terpublikasinya dengan baik terkait inovasi dan standar layanan, satker masih kurang responsif dengan pengaduan dan Optimalisasi Aplikasi Sipamase.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Divisi Administrasi Indah Rahayuningsih mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkumham Sulsel) Liberti Sitinjak mengungkapkan bahwa pihaknya agar segera melakukan perbaikian atas evaluasi yang telah dilakukan tim Itjen.
"Terima kasih atas evaluasi yang telah dilakukan Tim Itjen. Kedepan kami akan melakukan perbaikan dan pembenahan terhadap catatan hasil penilaian dan evaluasi Itjen," ujar Indah.
Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Divisi Pemasyarakatan Suprapto, Kepala Divisi Keimigrasian Jaya Saputra, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Hernadi, Para Ketua Kelompok Kerja (Pokja) dari 6 (Enam) Area Perubahan, Plt. Kabag Program dan Humas selaku Sekretaris Tim Kerja Pembangunan ZI Kanwil Sulsel Fajrin T dan Kepala Sub Bagian Humas, RB dan TI selaku Koordinator Sekretariat Tim Meydi Zulqadri serta para Tim Evaluasi Pembanguan ZI di Kanwil Sulsel Tahun 2023.
