Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Widodo Ekatjahjana, saat menyampaikan laporan kegiatan menuturkan bahwa, Paralegal Justice Award merupakan bagian dari implementasi Acces to Justice yang diamanatkan UUD NKRI Tahun 1945.
"Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi Undang-undang (UU) Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa."
"Serta menjadi program prioritas nasional yang tertuang dalam RPJM 2020 – 2024, dan di dalam Nawa Cita Presiden pada butir keempat, serta menjadi bagian dari akses terhadap keadilan di dalam SDGS Goal, "ujar Widodo.
Dalam malam penganugerahan tersebut, terpilih kategori terbaik Top 10 Favorit Publik Paralegal Justice Award 2023, sebanyak 73 Kepala Desa/Lurah peraih Non Litigation Peacemaker.
Anubhawa Sasana Desa Jagadhita diberikan kepada 71 Kepala Desa/Lurah yang berperan dalam mendorong pertumbuhan investasi, pariwisata, dan lapangan kerja baik dalam hal kebijakan dan implementasinya. Serta sebanyak 150 Kepala Desa/Lurah mendapatkan Anugerah Paralegal Justice Award.
