Denny mengatakan, peninjauan kembali atau PK Moeldoko di Mahkamah Agung (MA) untuk merebut Partai Demokrat, ditukar guling dengan kasus korupsi yang sedang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Ada informasi, konon, PK Moeldoko sudah diatur siasat memangnya. Ada sobat advokat yang dihubungi para tersangka korupsi yang sedang berkasus di KPK.
Para terduga mafia kasus di MA tersebut mengatakan, mereka dijanjikan dibantu kasusnya dengan syarat, memenangkan PK Moeldoko di MA," kata Denny Indrayana.
Denny mengatakan, dalam podcast bersama Bambang Widjojanto, Novel Baswedan mengatakan tidak ditahannya Sekretaris MA Hasbi Hasan adalah indikasi kuat, adanya upaya pengaturan tukar guling perkaranya di KPK, dengan pemenangan PK Moeldoko di MA.
Menurut Denny, Presiden Jokowi seharusnya tidak berpihak. Dalam Pilpres 2024, peran Jokowi seharunya sebagai wasit.
Menurutnya, kompetisi harus dibiarkan berjalan adil buat semua kesebelasan.
Tidak boleh wasit mendukung tim Prabowo Pranowo, sambil berusaha mendiskualifikasi tim Anies Baswedan. Presiden yang tidak netral, melanggar amanat konstitusi untuk menjaga pemilu yang jujur dan adil.
"Cawe cawe Presiden Jokowi yang nyata adalah saat membiarkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko "mencopet” Partai Demokrat. Saya meminjam istilah “copet” dari Romahurmuziy PPP," tutur Denny Indrayana.
Dia berpendapat, Jokowi seharusnya tidak membiarkan Partai Demokrat direbut Kepala Stafnya sendiri. Tak bisa dikatakan Jokowi tidak tahu. Tak bisa dikatakan Jokowi tidak setuju. Kalau ada anak buah mencopet,
