Selain itu, Moeldoko menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan ini sesuai dengan lingkungan kerja masing-masing. Pemerintah daerah juga harus berperan dalam memastikan ketersediaan infrastruktur yang mendukung transisi ini.
Terlebih lagi, transisi ke kendaraan listrik juga mendapatkan dukungan dari tingkat internasional. Pertemuan KTT ASEAN juga memberikan arah yang jelas dan konkret mengenai perlunya membangun ekosistem kendaraan listrik melalui energi bersih dan menuju era net zero emission.
“Masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah terkait dengan pendanaan, di mana perbankan yang masih belum memberikan dukungan yang masif dalam penyediaan layanan leasing kendaraan listrik,” imbuhnya.
Moeldoko menekankan bahwa pemerintah telah bekerja keras untuk mengatasi masalah ini, termasuk dalam mengatur standar keamanan, ketersediaan stasiun pengisian kendaraan listrik yang harus diatasi dengan cepat, dalam hal ini perkembangan teknologi juga turut berperan penting.
“Selain itu, ketersediaan kendaraan listrik juga bergantung pada dukungan yang kuat dari sektor swasta, di mana peran perbankan sangat diperlukan,” papar dia.
Dari sisi sosialisasi, pemerintah saat ini juga terus berusaha untuk dapat menjawab isu-isu terkait dengan kendaraan listrik dengan baik. Mulai dari jarak tempuh dan kecepatan pengisian baterai yang efisien, hingga keamanan penggunaan kendaraan listrik.
Dia pun menekankan pentingnya peran asosiasi dalam sosialisasi dan penyebarluasan informasi mengenai kendaraan listrik kepada masyarakat. Pameran kendaraan listrik jangan hanya dijadikan sebagai wadah transaksi dan promosi, tetapi juga sebagai sarana untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat.
