Tak hanya masalah anggaran, juga ada permasalahan lain yang kerap terjadi di kalangan masyarakat.
"Paling banyak itu kesalahan pengiriman dokumen atau pengiriman barang yang salah alamat. Tentu ini juga membuat kurir yang mengantarkan harus bolak balik mencari alamatnya. Apalagi sekarang banyak pembelanjaan online, nah itu tentu akan menyulitkan masyarakat," katanya.
Fenomena itulah yang menginisiasi kami di Dinas PMD untuk melakukan pergantian nama desa dan kelurahan yang sama,sambungnya.
"Ini tentunya sangat urgen untuk dilakukan perubahan nama desa," sebutnya.
Sementara untuk ditingkatan kelurahan kata dia, meski selama ini tak ada permasalahan anggaran yang tertukar, namun kedepannya bisa saja ada program sasaran yang tertukar.
"Dikhawatirkan bisa saja ada program sasaran pembangunan yang tertukar. Misalnya harusnya di Cenrana tapi dilakukan di Kelurahan Baji Pa'mai Kecamatam Maros Baru,"pungkasnya.
Sementara itu Bupati Maros, AS Chaidir Syam mengatakan kalau saat ini pihaknya sudah melakukan kajian.
"Kita akan melakukan kajian publik untuk penggantian nama desa ini," tutupnya. (Rin)
