FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Juru Bicara Panitia Khusus DPRD Kota Makassar, Arifin Dg Kulle menyampaikan dua rekomendasi kepada Pemkot Makassar terhadap permasalahan yang terjadi di Kota Makassar dalam rapat paripurna, Rabu (14/6).
Yakni masalah gelandangan dan pengemis (gepeng) serta anak jalanan (anjal) yang kian menjamur di sudut-sudut kota dan serta mendata BPU BPJS yang menjadi dasar penagihan oleh pihak BPJS
Arifin Dg Kulle mengatakan masalah anjal dianggap menjadi aib jalanan. Gelandangan, pengemis, pengamen, khusus di lampu merah dinilai masih menjadi keluhan khusus bagi masyarakat berlangsung dari tahun ke tahun tanpa adanya solusi dari Dinas Sosial (Dinsos).
"Sebenarnya ini semua keluhan masyarakat dan kami sudah sampaikan ke pak Wali (Danny) dan pak Wali meminta untuk sampaikan kepada dinas terkait," katanya.
Sehingga pihaknya meminta kepada Dinas sosial untuk menyusun perencanaan asing dalam penanganan anak jalanan, gelandangan, pengemis, di kota Makassar. "Sebagai upaya progresif inovatif untuk menyelesaikan masalah ini," ucapnya.
Sementara untuk permasalah BPJS kata dia, walau ini merupakan program nasional, namun masyarakat kecil masih banyak mengeluh karena kurangnya pelayanan di rumah sakit.
"Jadi kami mendorong dinas kesehatan untuk mendengarkan apa yang menjadi keluhan masyarakat," ucapnya.
Tak hanya itu, sebagian masyarakat mengeluhkan jika BPJSnya sudah tidak aktif lagi, padahal mereka orang kurang mampu. "Ini menjadi harapan kami bagaimana orang yang kurang mampu tetap dilayani dan dinas kesehatan harus mencarikan solusi," singkatnya.
