Warga lainnya, Wati mengatakan jika saat ini masih ada masyarakat yang ingin menyelesaikan pendidikannya minimal paket A, B dan C. "Tapi kami berharap ada gratis," ucapnya.
Selain itu masalah masalah Kartu Indonesia Sehat (KIS) Program Keluarga Harapan (PKH) yang tidak tepat sasaran. Wati juga menegaskan dukungannya kepada ARW agar kembali terpilih pada Pemilu 2024 mendatang.
"Kinerja pak Ridwan Andi Wittiri sudah banyak dirasakan warga. Semoga bisa kembali melanjutkan perjuangan warga di Senayan," harapnya.
Menanggapi keluh kesah masyarakat, Ridwan Andi Wittiri menyebutkan saat ini dirinya satu-satunya anggota komisi VII yang mengatur masalah tambang yang mana berhak mendapatkan izin dan mana yang izinnya harus dicabut. Saat ini kata dia untuk bagi hasil sementara dibahas di DPR RI.
"Ini sementara diatur (Bagi hasil ke daerah dan pusat)," ucapnya.
Sementara untuk infrastruktur kata dia, tidak bisa menjanjikan karena itu wilayah Komisi V DPR RI. Tapi sebagai wakil rakyat pastinya hal itu akan disampaikan ke rekan kerjanya di DPR RI.
"Masalah infrastruktur (bedah rumah dan stadion) mungkin saya tidak bisa jawab tapi saya akan sampaikan ke Komisi V, bahwa keluarga kami membutuhkan beda rumah," jelasnya.
Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Andi Suhada Sappaile yang mendampingi ARW menyampaikan KIS dan PKH menjadi problem saat dirinya turun melakukan reses atau kunjungan ke masyarakat.
"KIS dan PKH datanya amburadul. Nanti saya meminta dinas sosial bagaimana bisa mendapat bantuan PKH dan KIS," singkatnya. (*)
