Chaidir mengaku, hal inilah yang mendorong dirinya untuk membuka ruang seluas-luasnya pada program kabupaten Inklusi agar di Maros kedepan tidak ada lagi masyarakat yang tidak dapat merasakan dampak pembangunan dan mengakses layanan dasar dari Pemerintah.
"Langkah awal memang saat ini kita lakukan pembaharuan data sekaligus mendorong layanan pemerintah itu jemput bola termasuk membuat regulasi yang khusus terkait itu baik di level kabupaten hingga desa," ungkapnya.
Saat ini, kata dia, Pihaknya telah membuat sejumlah peraturan sebagai upaya mempercepat program kabupaten inklusi. Diantaranya, Perbup Perlindungan Anak dalam Situasi Khusus serta Perbup Pendidikan Inklusif.
"Di level desa, Pemerintah juga mendorong Penyusunan Peraturan Desa Inklusif, Pengorganisasian Masyarakat melalui Kelompok dan Pengembangan Layanan Berbasis Komunitas," sebutnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemerintahan Desa, Muhammad Idrus yg juga hadir dalam acara itu menambahkan, capaian penting Pemkab Maros dari 2021 hingga 2023 dalam program itu, juga sudah mulai terlihat.
"Capaian itu seperti pembentukan forum disabilitas dan komisi daerah disabilitas. Ada juga piloting desa, sekolah dan pendataan kelompok marginal dan rentan," paparnya.
Lebih lanjut Idrus menegaskan, dirinya saat ini masih terus mendorong seluruh desa untuk ikut merancang program inklusi agar pembangunan bisa ikut dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, utamanya disabilitas yang selama ini terpinggirkan.
"Basisnya memang harus dari bawah. Pelibatan semua pihak harus dilakukan agar pembangunan kita bisa dirasakan oleh semua pihak," ujarnya.
