Sejauh ini belum ada solusi dari Pemprov sehingga aspirasi yabg dikawal belum mendapat hasil. Bahkan belum ada kejelasan dari Pemprov Sulsel terkait DBH di Sidrap yang masih ditahan.
"Kami (Dewan) sampai-sampai didemo tukang sampah (petugas sampah), mereka mogok kerja di Sidrap. Karena alokasi gaji dari situ. Jadi kita pakai alokasi yang lain," tegasnya.
Saat melakukan konsultasi di DPRD Sulsel, pihaknya diterima oleh Wakil Ketua DPRD Sulsel, Syaharuddin Alrif.
Pada kesempatan ini, pria yang akrab disapa Syahar itu berjanji mengawal serta menuntaskan persoalan tersebut.
"Tadi sudah disampaikan pandangan fraksi terkait dengan DBH karena memang DBH ini salah satu rekomendasi dari BPK supaya ini menjadi prioritas untuk dibayarkan," tuturnya.
Menurutnya, wakil Ketua DPRD Sidrap itu. Bukan hanya di Sidrap, tapi seluruh kabupaten di Sulawesi Selatan untuk prioritas diselesaikan.
"Karena dana bagi hasil ini bersumber dari pajak, daerah cukup butuh, kalau Sidrap 4 miliar, 4 bulan banyak hal yang bisa ditutupi. Mudah-mudahan cepat dialokasikan segera penyelesaiannya," ungkapnya. (selfi/fajar)
