FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Komitmen dalam memperkuat pemerintahan desa, kini ditegaskan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.
Apalagi desa memiliki peran yang penting dalam mewujudkan salah satu Nawacita Presiden Joko Widodo yakni membangun Indonesia dari pinggiran.
Penguatan itu dinilai penting untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa. Diumumkan lewat Kick Off Meeting Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) PIU 1D Frontline Service Delivery.
di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Jumat (23/6/2023).
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan
ini dimulai membangun dari pinggiran itu artinya satu di desa, rural. Kemudian adalah perbatasan. Itu harus diperkuat.
"Sekarang proses sudah berjalan, ada pemerintahan desa, ada anggaran desa. Desa mulai bergerak, mulai bangkit bergeliat,” ujarnya.
Mendagri menjelaskan, penguatan pemerintahan desa perlu dilakukan untuk meminimalisasi terjadinya urbanisasi yang masif. Selain itu, langkah tersebut juga diperlukan untuk mendorong lahirnya sentra perekonomian baru di desa.
Mendagri menyadari, untuk merealisasikan upaya itu bukanlah hal yang mudah. Hal ini lantaran di desa masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi, salah satunya peningkatan kapasitas kepala desa.
Menurut Mendagri, sistem pemilihan kepala desa yang dipilih langsung oleh rakyat memungkinkan masyarakat memperoleh pemimpin yang inovatif, kreatif, dan memiliki kecakapan dalam memimpin.
Namun di lain sisi, sistem itu juga memungkinkan masyarakat mendapatkan pemimpin yang masih membutuhkan pemahaman menyeluruh mengenai kemampuan manajerial, birokrasi, dan memahami aturan pemerintahan.
