Pentingnya penggunaan anggaran yang terarah dan terukur juga tercermin dalam kebijakan Kota Surabaya. Dana yang dialokasikan untuk penanggulangan stunting telah tercantum dalam rekening yang tidak dapat diubah atau digunakan untuk kegiatan lainnya.
“Jadi contohnya jika di sub-anggarannya kegiatan untuk stunting, tidak bisa digunakan untuk kegiatan lainnya,” tegas Eri.
Hal ini menjamin bahwa setiap dana yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk upaya pencegahan dan penanggulangan stunting, tanpa ada penyalahgunaan atau pengalihan kegiatan yang tidak relevan.
Gotong Royong Tekan Stunting
Dalam forum yang sama, Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional), Sukaryo Tegus Santoso, menyampaikan bahwa upaya menekan angka stunting hingga mencapai target 14 persen pada 2024 bukanlah tugas yang mudah. Terlebih, masih ada berbagai tantangan yang perlu diatasi secara bersama-sama.
“Penanganan stunting bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat dan semua pihak terkait. BKKBN sebagai salah satu lembaga yang terlibat dalam penanganan stunting diberikan mandat khusus untuk bekerja sama dengan lembaga lainnya dalam mengatasi masalah ini,” katanya.
Dalam upaya penanganan stunting, BKKBN pun telah merumuskan strategi dalam lima pilar. Pertama adalah komitmen berkelanjutan dari para pemimpin. Pilar kedua yakni peningkatan literasi masyarakat. Pilar ketiga berupa konvergensi dan keterpaduan lintas sektor. Pilar keempat yaitu pemenuhan gizi yang tepat. Dan terakhir, penguatan sistem pemantauan dan evaluasi sebagai pilar kelima.
