Penyatuan data ini penting, lanjut Ichsan, agar semua data dari seluruh perangkat daerah bisa diakses melalui satu sumber data dalam Satu Data Indonesia Sulsel.
"Selama ini kan masalahnya disitu, kita selalu mendapatkan data dari beberapa sumber untuk satu data sehingga apa yang terjadi, datanya jadi berbeda. Tentu dengan cara ini kita bisa mendapatkan data yang valid, data yang lengkap, data yang update. Tidak hanya mengenai data yang dalam bentuk angka tapi juga data dalam bentuk geospasial," tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPS Sulsel, Aryanto, menyampaikan paparannya terkait dengan pentingnya pengelolaan data statistik yang dapat mendukung kualitas penyelenggaraan data pemerintah dalam menuju Indonesia Emas 2045.
Aryanto juga mengatakan, pelaksanaan Satu Data Indonesia ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia.
"Pembangunan yang berkualitas perlu dukungan data yang berkualitas dan terintegrasi. Pemerintah tidak memiliki ruang untuk terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan," ujarnya.
Aryanto mengungkapkan sejumlah tantangan dalam penyediaan data statistik. Menurutnya, beberapa tantangan tersebut, yakni kebutuhan data yang semakin kompleks, kapasitas SDM statistik yang minim, aplikasi data, dan sulit mengontrol kualitas data metode.
"Permasalahan lainnya, terdapat duplikasi data, tidak ada standar data yang sama, tidak tersedia metadata, dan lain-lain," ucapnya.
Dalam pertemuan itu, turut hadir memberikan paparan melalui virtual yakni perwakilan Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Marcia, yang mengangkat materi dengan judul Kebijakan dan Penerapan Kebijakan Satu Peta di Provinsi Sulsel. Hadir pula Kabid Statistik Diskominfo SP Sulsel, Fitra. (selfi/fajar)
