Terkait dengan program vaksinasi mendatang, Ali pun menegaskan bahwa BPJS memiliki cakupan pelayanan personal health. Sementara vaksinasi yang termasuk dalam penanganan pandemi merupakan tanggung jawab Kemenkes yang merupakan bagian dari public health.
“BPJS juga tidak dapat membiayai sesuatu yang tidak masuk dalam program yang telah ditetapkan,” kilahnya.
Di sisi lain, menurut Epidemiolog, Dicky Budiman, dalam masa transisi menuju endemi, perangkat atau sistem yang disiapkan harus lebih dari sekadar ke arah penanganan penyakit secara kuratif. Dalam konteks penanganan pandemi, dua indikator kesehatan penting yang disoroti adalah Influenza Like Illnesses (ILI) dan Severe Acute Respiratory Infections (SARI).
“Menjaga dan memantau indikator-indikator ini menjadi penting dalam deteksi dini potensi lonjakan kasus di daerah yang disebut sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). Meskipun pandemi berubah menjadi endemi, potensi terjadinya KLB tetap ada, dan inilah yang harus dideteksi sejak dini agar situasinya tetap terkendali,” terangnya.
Dalam integrasi data dalam sistem ‘Satu Data Kesehatan’, Dicky menilai BPJS Kesehatan, dengan partisipasi aktif peserta dan kemampuan sistem digital kesehatan, dapat menjadi modal penting dalam mendeteksi perubahan pola penyakit dan memberikan fasilitas yang tepat bagi anggotanya.
“Namun, perlindungan data menjadi masalah penting yang harus diperhatikan dalam era digital ini. Literasi digital dan akses internet juga perlu ditingkatkan di wilayah terluar dan terpencil agar semua masyarakat dapat terlibat secara merata,” pungkas dia.
