Menurutnya, selama ini masih banyak persoalan terkait aliran dana yang tumpang tindih antara kementerian dan lembaga. Hal ini yang menjadi salah satu penyebab implementasi program yang tidak maksimal.
"Saya kasih contoh misalnya, antara kementerian dan lembaga saja banyak overlap-nya. Kementerian Kesehatan beradu sama Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian PUPR. Ini untuk menurunkan stunting butuh bikin jamban, itu kewenangan Kementerian PUPR. Butuh ekonominya dibaguskan dan itu ada kewenangan Kementerian Sosial. Butuh kawinnya jangan cepat-cepat itu adalah wewenang Kementerian Agama. Butuh tablet tambah darah, ada di Kementerian Kesehatan," kata Budi.
"Ini dari satu pemerintah aja sudah tidak jelas dan ribet masuknya. Outcome-nya ada yang ke puskesmas, ada yang ke rumah sakit, jadi ini tidak jelas campur-menyampurnya ke mana? Belum ditambah BPJS Kesehatan yang ratusan triliun, asuransi swasta berapa puluh triliun, belum individu bayar sendiri," beber Budi
Karena itu, lanjut Budi, reformasi sistem kesehatan menjadi salah satu agenda prioritas dalam rangka mengintegrasikan pelayanan dan implementasi program yang efektif.
"Ini di semua pembiayaan, pendanaan masuk kita gak jelas arahnya kemana. Ini yang mau kita reform. Jadi kita bisa petakan sehingga overlap-nya bisa hilang," kata dia.
