"Intinya, ini akan terlaksana kalau kita profesional dan mengerti apa yang akan kita kerjakan. Jadi tepat waktu, tepat mutu, dan tepat biaya. Kita pengen percepatan konektivitas dan kemantapan jalan daerah bisa segera dirasakan masyarakat," harapnya.
Kepala Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (P2JN) Sulsel, Andy Suryanto mengatakan, pada dasarnya IJD ini lahir karena terjadi ketimpangan kualitas antara jalan nasional dan jalan daerah. Sehingga, diharapkan IJD ini bisa mempercepat arus dan perputaran logistik dari produsen sampai kepada konsumen.
"Selama ini kan menjadi isu krusial terkait kualitas jalan nasional dan daerah. Jadi kalau bicara distribusi logistik, harusnya merata. Karena kan sumbernya di daerah. Itulah yang menjadi isu pada UU nomor 1 tahun 2022, pusat diharapkan ambil bagian membantu peningkatan jalan daerah," kata dia kepada FAJAR.
Lebih lanjut dia mengatakan, setelah semua proses dilakukan, akhirnya kontrak pekerjaan di Sulsel pun bisa dilakukan. Dalam pelaksanaannya, Andy menegaskan bahwa peran konsultan sangat vital. Sebab konsultan merupakan perpanjangan tangan dari PPK untuk memastikan kualitas pekerjaan.
"Konsultan pengawas perannya penting untuk kesuksesan pekerjaan. Kalau kita bicara aturan Manajemen Keselamatan Konstruksi, peran PPK itu pendelegasian penuhnya ke konsultan. Jadi untuk memastikan pekerjaan sesuai mutu, itu ada di konsultan," lanjutnya.
Sebab kata dia, selain untuk menjamin mutu, konsultan juga berkontribusi langsung kepada PPK dan kontraktor terkait percepatan pekerjaan dan ketepatan biaya. Sehingga, konsultan juga punya kewenangan melakukan koreksi dalam tahap PCM, yang akan digunakan sebagai acuan pekerjaan di lapangan.
