FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Anggota DPRD Kota Makassar Hj Rezki mengungkapkan masih banyak warga yang mengeluhkan pemberian bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang tidak tepat sasaran atau salah sasaran.
Salah satunya, kata Rezki, karena sebagian besar masyarakat penerima bantuan KIP tergolong masyarakat mampu.
Hal itu diungkapkan Rezki saat reses ketiga masa sidang ketiga tahun sidang 2022/2023, di Jl Tondongkura RT04 RW02, Kelurahan Maradekaya, Kecamatan Makassar, Rabu (2/8/2023).
Dari laporan masyarakat yang didengarnya saat menerima aspirasi pada kegiatan reses di poin ketiga, bantuan KIP khususnya untuk anak sekolah masih bermasalah.
"Memang ini harusnya pihak kelurahan aktif turun ke masyarakat mendata yang mana layak mendapat kartu Indonesia pintar bagi anak-anak kita untuk mendapatkan bantuan pendidikan," ujarnya dikutip dari RakyatSulsel.
Menurutnya, pemerintah pusat kurang memahami kondisi perekonomian masyarakat di Kota Makassar. Sehingga perlu melibatkan aparat RT RW dan camat untuk mendata warga secara adil.
"Karena pemerintah pusat kan tidak tahu keadaan kita di Kota Makassar ini mana yang masuk dalam garis ekonomi prasejahtera, mana yang mampu," ungkapnya.
"Makanya disini juga peran RT RW yang harus mendata dan melaporkan kepada Kelurahan terkait masyarakatnya yang membutuhkan," tambah Legislator Partai Demokrat ini.
Meski demikian, pihaknya akan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat agar segala permasalahan yang dihadapi sebagian masyarakat Desa Maradekaya dapat segera teratasi.
