FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Sejak tahun 2007, Indonesia sudah resmi menjadi negara utama kelapa sawit di dunia hingga saat ini. Badan Pengelolan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kementerian Keuangan berharap itu dipertahankan.
Demikian disampaikan Direktur Penyaluran Dana BPDPKS diwakili Ketua Tim Pokja Pengembangan SDMPKS, Darmawansyah Basyaruddin dalam pembukaan Pelatihan Penguatan Kelembagaan dan Pelatihan Teknis Budidaya Kelapa Sawit di Best Western, Kamis 24 Agustus.
"Kita harap kedepan sawit Indonesia tetap jadi negara utama kecuali Brasil bisa melakukan mekanisasi sawit dengan baik," kata Darmawansyah. Makanya BPDPKS terus mendorong industrialisasi sawit berkelanjutan. Hal yang menjadi kendala adalah SDM dengan jumlah petani lebih dari 3 juta.
"Karena itulah pelatihan peningkatan SDM ini digelar," bebernya. Ia menyampaikan BPDPKS merupakan unit non eselon di Kemenkeu, yang bertugas mengumpul dan mengelola dana sawit. Itu merupakan amanat UU Perkebunan No39 tahun 2014.
"Tidak ada komoditi lain selain sawit yang mengelola dana tersendiri seperti ini," bebernya.
Direktur Perlindungan Perkebunan Ditjenbun diwakili Kepala Bidang SDM, Eva Lizarmi menyampaikan pelatihan yang digelar sejak 19-28 Agustus ini sangat penting bagi petani sawit, terutama di Luwu Utara.
Pihaknya memiliki anggaran yang siap dikucurkan, untuk membantu peningkatan kualitas produksi sawit petani. Namun beberapa yang ingin dibantu terpaksa mandek karena tidak mampu membuat proposal. Atau tidak memiliki kelompok.
