“Di daerah Ujung Tanah sana, bagaimanapun dia bor pasti tidak bisa dapatkan air bersih,” jelasnya.
Karenanya, ia menilai proyek dengan nilai investasi Rp 1.167.362.000.000 itu sangat mendesak.
Hamka menjelaskan, skema pendanaan ini terbagi dari tiga sumber dana. APBN menanggung Rp 527.864.000.000. APBD Provinsi Rp 237.682.000.000. Sementara APBD empat kabupaten atau kota (Mamminasata) Rp 401.816.000.000.
“Apa yang ditanggung empat kabupaten atau kota ini, yaitu penampungan pipa yang dibor provinsi. Yang sudah dibuatkan pipa besar dari sumber air. Dibangun di sekitar Kima (Kawasan Industri Makassar) nanti menggunakan APBN dan APBD Provinsi,” jelasnya.
APBD empat kabupaten atau kota itu, kata Hamka digunakan untuk menyambung pipa dari tumah ke rumah. Karenanya, kabupaten atau kota, provinsi dan pusat mesti tersinkronisasi. Agar proyek ini bisa jalan.
“Kalau pusat saja selesai saluran airnya, penampungan airnya, yang bisa mengaliri seribu liter per detik atau 600 liter per detik. Tidak disalurlan ke rayakat sama saja bohong. Oleh karena itu kontrak kerja pemprov dan pemkot harus konsisten dan konsikuen menganggarkan danannya,” terangnya.
Ia menyebut proyek ini akan memulai kontrak kerja Juli nanti. Ditargetkan selesai akhir 2024.
“Sebelum Pak Jokowi selesai,” tandasnya. (*)
