Kemudian ketika dibedah lagi, Pahala melanjutkan, dari 1,62 persen tersebut ternyata tidak ada yang masuk untuk kegiatan bantuan sosial (bansos). Pemda justru mencantumkan anggaran untuk honorarium, belanja alat kantor, bahkan belanja makan dan minum rapat.
“Bayangkan ini bukan untuk menginjeksi langsung ke orang miskin, tapi malah buat makan-minum rapat. Ke depan pasti tidak bisa yang seperti ini,” tegasnya.
Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan
Tidak hanya itu saja, Pahala menambahkan, SIPD juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran dan program daerah. Bahkan, ia mengakui jika SIPD tidak akan berfungsi secara maksimal tanpa partisipasi kritis dari masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), hingga media.
Maka dari itu, dia pun mengajak masyarakat untuk dapat mengakses data SIPD secara berkala melalui situs web Kemendagri. Sehingga SIPD ini menjadi sarana pengawasan dan pencegahan korupsi di daerah.
"Kita berharap masyarakat dapat memanfaatkan SIPD untuk melakukan analisis dan memberikan masukan terhadap anggaran dan program daerah," kata Pahala.
Hal ini dapat menjadi alat yang ampuh untuk mencegah korupsi di daerah. Dengan SIPD, masyarakat dapat lebih mudah untuk memantau penggunaan anggaran daerah dan melaporkan adanya penyimpangan.
“Seperti halnya LHKPN, SIPD dapat menjadi sumber data yang penting untuk investigasi kasus korupsi. Dengan SIPD, media massa dapat melihat pola penggunaan anggaran daerah yang mencurigakan,” imbuh dia.
