FAJAR.CO.ID, JAKARTA- Koordinator Pelaksana Stranas PK (Strategi Nasional Pencegahan Korupsi) sekaligus Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, mengatakan Informasi terpusat dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dapat menjadi alat yang ampuh untuk mencegah korupsi di daerah karena terdapat rincian alokasi penggunaan anggaran tersebut.
"Dengan SIPD, kita bisa melihat anggaran daerah digunakan untuk apa. Kita bisa melihat apakah anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat atau justru untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu,” katanya dalam dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang mengangkat tema ‘Satu Sistem Informasi Tutup Ruang Korupsi’, Senin (28/7).
Pahala menyampaikan pemerintah pusat dapat melihat penggunaan anggaran daerah dengan mendetail melalui SIPD, bahkan sampai dengan alokasi anggaran untuk rapat, makan minum, dan perjalanan dinas. Begitu juga dengan pengawasan di tiap tahapannya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban.
Pahala memberi contoh kasus lainnya, terjadi di Kabupaten Cirebon yang memiliki total ABPD Rp7 triliun. Namun dari total anggaran tersebut, yang masuk dalam tagging pengentasan kemiskinan ekstrem hanya sekitar Rp115 miliar atau sebesar 1,62 persen dari total anggaran.
“Dengan fungsi pembinaan evaluasi dari Kemendagri, SIPD kalau sudah jalan penuh ini Rp115 miliar itu tidak bisa, terlalu sedikit. Terlebih Kabupaten Cirebon ini termasuk salah satu daerah termiskin di Provinsi Jawa Barat,” tegasnya.
