Lebih lanjut, Yulia juga menekankan urgensi mengembangkan dan
memanfaatkan instrumen-instrumen pembiayaan inovatif untuk mendukung ambisi iklim Indonesia.
Direktur Pembiayaan Syariah Kementerian Keuangan Dwi Irianti Hadiningdyah, dalam kesempatan itu menyoroti bagaimana Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai pendekatan inovatif untuk menjembatani kesenjangan pembiayaan tersebut melalui Sukuk Hijau, dengan dukungan dari UNDP.
Menurutnya, instrumen berbasis syariah ini memungkinkan terjadinya investasi berkelanjutan dan berdampak, serta mengapresiasi minat besar yang ditunjukkan investor muda untuk berinvestasi tidak hanya untuk profit—tetapi juga dampak.
“Di Sulawesi Selatan, penerbitan Sukuk Hijau memungkinkan pembiayaan berbagai proyek berlabel hijau, termasuk transportasi berkelanjutan, pencegahan dan pengendalian banjir, serta pengamanan pantai,” paparnya.
Kepala Dinas Sungai dan Pesisir, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Adi Prasetyo, dan
anggota Lima Putra Pesisir Renaldi turut hadir sebagai narasumber sesi talkshow.
Keduanya membahas komitmen aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim Indonesia mengenai aksi-aksi nyata di lapangan yang dilakukan dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
Talkshow tersebut merupakan kegiatan pengantar untuk site visit, yang membawa peserta mengunjungi salah satu proyek yang dibiayai melalui penerbitan Sukuk Hijau 2020.
Proyek pengaman abrasi pantai ini diselesaikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2021 dan merupakan salah satu proyek pemerintah yang fokus pada adaptasi perubahan iklim yang memiliki urgensi dan relevansi yang signifikan dikarenakan kerentanan Indonesia terhadap dampak perubahan iklim.
