Lantas apa saja menjadi urgensi dalam anggaran APBDP 2023 tersebut. Politisi PKB itu mengaskan bahwa dari total APBDP Rp10.133 miliar itu ada dua hal yang dianggap menelan anggaran agak besar.
Pertama kata dia, telah disetujui dan dimasukan anggaran untuk kebutuhan Pilgub atau Pilkada 40 persen atau setara Rp224 miliar pada APBDP tersebut.
Kedua adanya penambahan anggaran untuk Biro Umum Pemprov terkait anggaran makan-minum dan rapat-rapat lintas sektor atau Forkopimda sebesar Rp10 miliar.
"Di draf rancangan KUA PPAS yang nantinya disahkan APBD Perubahan disetujui di Banggar ada anggaran 40 persen atau Rp224 miliar untuk kebutuhan Pilgub," katanya.
"Adanya penambahan anggaran di Biro Umum Pemprov Rp10 m, ink terkait rapat-rapat soal inflasi dan rapat koordinasi forkopimda dan agenda lainya," sambung Irwan Hamid.
Menurutnya, khusus terkait anggaran Pilkada atau Pilgub. Menjadi prioritas Pj. Gubernur sehingga untuk mengurangi beban APBD pokok 2024, akan dimasukan dalam APBD Perubahan 2023 yang akan disahkan nantinya di agenda Paripurna APBDP pada akhir September mendatang.
"Soal anggaran Pilkada atau Pilgub. Ini diatur dalam UU dan juga program prioritas Pj Gubernur Sulsel. Dia sampaikan bahwa Kemendagri buat aturan untum adanya persiapan anggaran cadangan, jadi perlu dimasukan anggaran Rp224 m itu untuk kebutuhan pilgub Sulsel," tuturnya.
Ia pun menyampaikan bahwa alokasi anggaran Rp224 miliar itu dipastikan akan menggeser sebagian anggaran OPD lingkup Pemprov. Karena kebutuhan pilgub 2024 bagian terpenting dari penjalanan demokrasi.
