"Selain itu, Pimpinan OPD saat ini bekerja tenang karena diberikan kebebasan berinovasi dan hak penuh pengelolaan program atau kegiatan. Boleh ditanyakan ke para pimpinan OPD dan Sekda hanya memastikan ketersediaan anggarannya serta mengontrol serapannya."tambahnya.
Tetapi, dengan keleluasaan itu, bukan berarti para pejabat akan berbuat sesuka hati. Karena periode kepemimpinan Setiawan Aswad kata Hasbi, akan berbuat tegas terhadap para pimpinan OPD yang pelayanannya buruk dan berbudaya kinerja primitif, seperti Pungutan Liar alias pungli, pasti dilakukan riksus dalam rangka Clean Governance.
Untuk mutasi pejabat yang tak kunjung terwujud, Hasbi menekankan bahwa pemkab memang membutuhkan waktu lebih lama karena melakukan pemetaan kinerja PNS.
"Kami melibatkan Tim Assesor dari Kemenpan-RB untuk evaluasi kinerja meritrokrasi. Staf dan guru yang ditempatkan jauh kita kembalikan. Pejabat struktural yang dipromosi tapi tidak bersyarat golongan dan pangkatnya akan dikembalikan agar bisa mendapatkan hak naik pangkat. Kepala sekolah yang tidak bersertifikat, tidak pernah test calon Kepsek atau Guru Penggerak juga kita evaluasi. Pokoknya, banyak warisan PR yang harus dibenahi."terangnya.
Alumni STPDN kelahiran 1981 ini menutup dengan harapan agar semua pihak membantu pemkab dalam membangun daerah ini.
"Tentu tidak ada manusia yang sempurna. Tapi kita selalu berupaya memperbaiki kondisi daerah ini dengan sekuat tenaga. Saya sadar ada oknum media yang terus memberitakan negatif pribadi saya. Saya hanya bisa jawab Allah Maha mengetahui yang benar."pungkas Hasbi.(*)
