"Tim independen ini selanjutnya akan kita bahas dalam pertemuan berikutnya. Kita masih menunggu jadwal dari Kementerian LHK," katanya.
Ketua DPRD Luwu Timur pada rapat dengar pendapat sebelumnya telah menyuarakan dukungan agar Perusahaan berkolaborasi bersama Masyarakat, hidup berdampingan yang saling menguntungkan.
Ada empat hal yang ditekankan oleh ketua DPRD Luwu Timur. Pertama, harus ada pengganti biaya investasi atau ganti untung untuk masyarakat yang terdampak tambang.
Kedua, peningkatan kapasitas angkatan usia kerja dan penyerapan tenaga kerja dari masyarakat yang terdampak. Ketiga, mengutamakan kontraktor lokal Masyarakat Loeha Raya. Keempat, PT Vale mendukung pengembangan perekonomian masyarakat loeha raya melalui program CSRnya.
Sementara itu, Wakil Ketua 1 DPRD Luwu Timur, Muh. Siddiq BM menambahkan, PT Vale sudah beroperasi selama 55 tahun, berbagai masalah diselesaikan dengan baik melalui fasilitasi pemerintah daerah, mengingat kewenangan kehutanan ada dipemerintah propinsi dan pusat, maka menurutnya pihak KLHK untuk turut mengambil peran fasilitasi penanganan konflik tenurial di Luwu Timur.
Hal serupa disampaikan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Andi Makaraka yang juga mantan Kadis Kehutanan Luwu Timur.
Menurutnya, Hutan di Luwu Timur sebagian besar telah dimiliki oleh pemegang IUP dan posisi ini akan berpotensi menimbulkan konflik dengan masyarakat bila tidak ditangani dengan baik, sehingga diperlukan model penyelesaian yang konkrit dan butuh dukungan dari KLHK.
Tokoh Pemuda Loeha Raya Tidak Mau Konflik Terjadi
